Fernando Mansnandifu : Hentikan Permainan Kotor dan Honorer Siluman!

Kab/Kota, Nasional721 Dilihat

Biak, Papua7.com – Terkait pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Honerer K2 dan Tenaga Kontrak atau Pegawai Pemeribtah Dengan Oerjanjian Kerja (PPPK), memang merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditangani serius.

Faktanya justru banyak dari tenaga kontrak dan honorer K2 itu yang tidak diperhatikan, tidak lolos dalam seleksi perekrutan CPNS, sehingga membuat para honorer tersebut sama sekali tidak menerima kenyataan itu.

Secara khusus di kabupaten Biak Numfor dan Supiori bagi mereka para honorer K2 dan Tenaga Kontrak (PPPK) yang tidak dinyatakan lolos, karena mereka mengganggap ada “PERMAINAN KOTOR” dan “HONORER SILUMAN” yang menggantikan posisi mereka.

Perlu diketahui bahwa dalam UU ASN dan PPPK tidak ada payung hukum terkait pengangkatan honorer kali ini, proses yang dilakukan saat ini hanya kebijakan khusus pemerintah pusat untuk pemerintah provinsi Papua.

Fernando Masnandifu

Fernando Mansnandifu anggota MRP Perwakilan Pokja Adat mewakili 4 rekannya mengatakan bahwa pemerintah haruslah jeli melihat formasi khusus terkait K2 yang ada saat ini di provinsi Papua, khususnya kabupaten Biak Numfor.

Tekannya bahwa haruslah dalam hal itu pemda Biak Numfor haruslah mengedepankan UU Otsus sebagai dasar untuk menempatkan OAP sebagai prioritas, sehingga tidak menimbulkan konflik horisontal dan juga kecemburuan sosial bagi sesama orang yang ada di Biak Numfor.

“Ya ini lebih khusus bagi mereka yang sudah honor dan mengabdi di atas 5 tahun hingga 20 tahun di pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor, karena ada hal yang terkesan tidak sesuai dengan mekanisme dan standar pengangkatan CPNS“, tandas pejabat Majelis Rakyat Papua ini.

Mansnandifu juga mengatakan dalam waktu dekat MRP Papua utusan Saireri khususnya perwakilan kabupaten Biak Numfor dan kabupaten Supiori, akan membembetuk tim khusus.

Tujuan dibentuknya tim khusus itu, yakni untuk menindaklanjuti fenomena terkait hasil penjaringan atau seleksi Verifikasi Faktual (VERFAL) yang diduga kuat sangat merugikan banyak HONORER K2 dan PPPK, khususnya yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dan juga Supiori.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *