Foto: Yan Christian Warinussy.
KOTA SORONG, PBD, MEDIA KD. Mewakili masyarakat kota Sorong yang masih terus memantau perjalanan kasus hukum (KORUPSI) Pengadaan ATK dan Barang Cetakan Tahun 2017 lalu, Advokat senior Tanah Papua Yan Christian Warinussy kembali buka suara.
Kepada media ini Yan sangat mempertanyakan sikap serius atas janji seorang Makrun, SH. MH sendiri yang adalah Kepala kantor Kejaksaan Negeri Sorong, pada 22 Juli 2024.
Saat itu, ungkap Yan menegaskan, Makrun yang saat ini menjabat Kajari Sorong telah mengeluarkan janji dan komitmennya, bahwa kasus tersebut sudah menjadi atensi pihaknya.
Papar Yan dalam seruannya menegaskan, kasus ATK dan Barang Cetakan itu sudah lebih dari sebulan berjalan, sehingga sangat dipertanyakan perkembangannya.
“Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD) di Tanah Papua, saya hendak mempertanyakan kembali “nasib” proses penegakan hukum terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Cetakan, yang terjadi pada tahun anggaran 2017 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong.
Kasus ini sedang ditangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong Makrun, SH, MH dan jajarannya.
Diduga kuat negara dirugikan dari sejumlah anggaran sebesar Rp.8 Miliar, dan terkait ini Kajari Sorong pernah mengatakan bahwa pihaknya akan terus menindaklanjuti proses hukum perkara tersebut, pada tingkat penyelidikan.
Alasannya, karena tinggal menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kantor Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Berkenaan dengan itu, saya kira rakyat pencari keadilan di Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya, sedang terus menunggu “jawaban” Kajari Sorong.
Kenapa?, karena saudara Kajari Makrun sendiri pada Senin, 22 Juli 2024 yang lalu sudah mengatakan, bahwa pihaknya (Kejari Sorong) menjadikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengadaan ATK dan Barang Cetakan pada BPKAD Kota Sorong Tahun Anggaran 2017 ini, sebagai atensi (diperhatikan atau menjadikannya perhatian).
Sekarang ini sudah Bulan September 2024, itu artinya sudah lebih dari sebulan pasca komitmen Kajari Sorong Makrun tersebut disampaikan di hadapan publik kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya.
Sebagai sesama Penegak hukum berdasarkan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat, saya mendesak agar Kajari Makrun dan jajarannya dapat segera menindak lanjuti proses hukum kasus ATK dan Barang Cetakan di BPKAD Kota Sorong tersebut.
Harus diusut secara serius sampai menetapkan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggung-jawaban hukumnya, sampai ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor Manokwari”, ungkap Advokat Warinussy.
✍️??Jack/Jhon Karma.

