Apresiasi Kajari Makrun Naikan Status Perkara Puskesmas Kabare Raja Ampat, Warinussy Desak Penyidikan Hingga Lanjut Ke Pengadilan Tipikor Manokwari

RAJA AMPAT, PDB, MEDIA PAPUA7.COM. Yan Christian Warinussy yang adalah Advokat sangat terkenal di Tanah Papua secara khusus Papua Barat, kepada media ini sangat memberi apresiasi kepada Kepala kantor Kejaksaan Negeri Sorong Makrun, SH. MH.

Apresiasi itu diberikan lantaran pimpinan lembaga Yudikatif Kejari Sorong itu telah resmi menaikan status penanganan perkara hukum, atas kasus dugaan korupsi kegiatan pembangunan Puskesmas Kabare beserta Rumah Jabatan Tenaga Kesehatannya sendiri, di Kabupaten Raja Ampat, ke tahap Penyidikan.

Sembari memberi apresiasi dan kekaguman atas kinerja penegakan hukum Makrun itu sendiri bersama jajarannya, Yan turut mendesak agar kasus tersebut secepatnya dapat disidik dan dilanjutkan ke Pengadilan Tipikor di Manokwari.

“Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya memberi apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong Makrun, SH, MH yang telah meningkatkan tahapan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pembangunan Puskesmas Kabare dan Rumah Jabatan Tenaga Kesehatan di Kabare, Kabupaten Raja Ampat ke tahapan penyidikan.

Sesuai informasi yang LP3BH Manokwari dapatkan bahwa proyek pembangunan puskesmas Kabare tersebut, direncanakan menghabiskan anggaran sejumlah Rp.11.177.000.000,- (Sebelas Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh juta rupiah).

Sedangkan untuk pembangunan rumah jabatan tenaga kesehatan di Kabare direncanakan menghabiskan biaya sejumlah Rp.2.520.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta rupiah), yang kesemua dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat.

Tercatat sekitar 8 (delapan) orang telah dimintai keterangannya dalam proses penyelidikan kasus tersebut sejak Juli 2024 lalu.

Hingga diduga kuat karena telah memiliki alat bukti yang memadai menurut ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan demikian sehingga penyelidikan proses hukum kasus dugaan Tipikor Dana Pembangunan Puskesmas dan rumah jabatan tenaga kesehatan tersebut, di tingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Hal itu ditandai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/R.2-11/Fd.1/08/2024, tanggal 13 Agustus 2024.

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Right Defenders/HRD) di Manokwari, Papua Barat, saya mendesak Kajari Sorong Makrun, SH, MH agar dapat memetakan dan menindaklanjuti penyidikan kasus dugaan Tipikor Pembangunan Puskesmas Kabare serta rumah jabatan tenaga kesehatan di Kabare, untuk diajukan hingga ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Manokwari”.

Demikian rillis resmi Advokat Yan Christian Warinussy yang disampaikan kepada redaksi media ini kemarin (11/9). ?✒️: Jeffry Jack & Jhon Karma.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *