Papua7.com, Sumatra Utara -Yudanta Nugra Sabita, selaku pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) untuk seluruh kepala desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, melalui surat tertanggal 6 Desember 2024, mengundang kepala desa se-kabupaten tersebut untuk menghadiri pelatihan bertema “Peran Pemerintah Desa Dalam Mendukung Program Asta Cita, Melalui Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Pelatihan tersebut dilaksanakan pada:
- Hari/Tanggal: Rabu, 11 Desember 2024 hingga Sabtu, 14 Desember 2024
- Tempat: Hotel Labersa dan Convention Center Samosir, Jl. Raya Simanindo-Pangururan, Desa Simarmata, Kabupaten Samosir
Anggaran kegiatan ini menggunakan Dana Desa sebesar Rp11.000.000 per desa. Biaya tersebut mencakup akomodasi penginapan 4 hari 3 malam, konsumsi selama kegiatan, paket ruang rapat, name tag, sertifikat, seminar kit, narasumber, serta suvenir berupa baju dan tas.
Kritikan terhadap Anggaran BIMTEK
Sutoyo, SH, Ketua KMMB Sumatera Utara, mengkritik besarnya anggaran Rp11.000.000 per desa yang dianggap tidak masuk akal dan berpotensi menyalahgunakan Dana Desa.
“Hitungan kita, anggaran sebesar itu tidak masuk akal. Dana Desa seharusnya digunakan untuk kepentingan yang langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, bukan dihamburkan untuk kegiatan seperti ini,” ujar Sutoyo.
Ia meminta pihak berwenang, seperti Kapolda Sumatera Utara (Kapoldasu) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), untuk memeriksa panitia pelaksana, Direktur Yudanta Nugra Sabita (YS), pihak Hotel Labersa, Ketua P-APDESI, serta Kepala Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Kami minta Kapoldasu dan Kejatisu memeriksa dugaan mark-up dalam kegiatan BIMTEK ini,” lanjutnya.
BIMTEK Dinilai Tidak Tepat Sasaran
Sutoyo juga menyoroti bahwa kegiatan BIMTEK ini telah beberapa kali dilaksanakan dalam satu tahun terakhir dengan total anggaran mencapai miliaran rupiah. Menurutnya, pelaksanaan BIMTEK ini tidak tepat sasaran, sementara masih banyak program prioritas yang lebih mendesak untuk kesejahteraan masyarakat desa.
“Kegiatan ini tidak layak menjadi prioritas penggunaan Dana Desa, mengingat masih banyak program skala prioritas yang harus dituntaskan. Kami akan melaporkan hal ini kepada KPK, Kapolda, dan Kejatisu agar ada tindakan tegas,” pungkasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang sesuai dengan visi-misi pemerintah dalam memberantas korupsi dan mengurangi pemborosan anggaran, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden dan pemerintah pusat.





