
Intan Jaya Papua7.Com – Salah satu intelektual asal Intan Jaya Wim Z Joani menyoroti lemahnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Ia menilai sejumlah kepala dinas dan kepala bidang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya di daerah.
Intan Jaya – 21 Februari 2026
Menurutnya, sebagian pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kedekatan dengan pimpinan daerah, dibanding menjalankan kewajiban pelayanan publik. Bahkan, surat edaran dan instruksi yang telah dikeluarkan oleh Bupati disebut diabaikan oleh lebih dari 2.000 ASN dan sejumlah kepala OPD.
Bupati Intan Jaya Beri Peringatan Keras
Berdasarkan laporan hingga tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, memang tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga disiplin ASN. Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, telah memberikan peringatan keras sekaligus ultimatum kepada ribuan ASN yang tidak berada di tempat tugasnya, khususnya di Sugapa sebagai ibu kota kabupaten.
Bupati menegaskan bahwa seluruh ASN wajib hadir dan menjalankan tugas di Sugapa serta kembali ke unit kerja masing-masing. Langkah ini diambil guna memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Ancaman Sanksi Tegas
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti mangkir, antara lain:
Teguran lisan maupun tertulis
Evaluasi dan penurunan jabatan
Penonaktifan (non-job)
Pemberhentian atau pemecatan
Sebagai bentuk ketegasan, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 74 pejabat eselon III dan IV telah dinonjobkan karena tidak menjalankan kewajiban tugasnya.
Kebijakan Gaji dan TPP
-Kami anak daerag yabg selaku bertahan Hidup tanpa Orang Dapat Tugas penug dan kami hadapi tandangan situasi yang buruk sampai Hari ini.
orang Lain datang Makan Berak di kota nabire timika Jakarta sana mohon kepada bupati Berikan Sangsi Kepda meraka
Selain sanksi administratif, Pemkab juga menegaskan bahwa pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hanya akan diberikan kepada ASN yang benar-benar berada dan aktif di tempat tugas. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin serta mencegah pemborosan anggaran daerah.
Tujuan Penegakan Disiplin
Langkah tegas tersebut diambil untuk:
Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah
Mengoptimalkan pelayanan publik
Mencegah praktik korupsi dan maladministrasi
Mendorong transparansi serta akuntabilitas pengelolaan ASN
Tantangan di Lapangan
Meski kebijakan ini dinilai sebagai langkah pembenahan birokrasi, sejumlah tantangan tetap dihadapi, seperti kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sarana transportasi, hingga potensi resistensi dari sebagian ASN.
Namun demikian, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menunjukkan komitmen serius dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(Red/WZ)

