Intelektual Intan Jaya Soroti Ketidakdisiplinan ASN, Bupati Beri Ultimatum Tegas”

Intan Jaya Papua7.Com  – Salah satu intelektual asal Intan Jaya Wim Z Joani  menyoroti lemahnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Ia menilai sejumlah kepala dinas dan kepala bidang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya di daerah.

Intan Jaya – 21 Februari  2026

Menurutnya, sebagian pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kedekatan dengan pimpinan daerah, dibanding menjalankan kewajiban pelayanan publik. Bahkan, surat edaran dan instruksi yang telah dikeluarkan oleh Bupati disebut diabaikan oleh lebih dari 2.000 ASN dan sejumlah kepala OPD.

Bupati Intan Jaya Beri Peringatan Keras

Berdasarkan laporan hingga tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, memang tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga disiplin ASN. Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, telah memberikan peringatan keras sekaligus ultimatum kepada ribuan ASN yang tidak berada di tempat tugasnya, khususnya di Sugapa sebagai ibu kota kabupaten.

Bupati menegaskan bahwa seluruh ASN wajib hadir dan menjalankan tugas di Sugapa serta kembali ke unit kerja masing-masing. Langkah ini diambil guna memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Ancaman Sanksi Tegas

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti mangkir, antara lain:

Teguran lisan maupun tertulis

Evaluasi dan penurunan jabatan

Penonaktifan (non-job)

Pemberhentian atau pemecatan

Sebagai bentuk ketegasan, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 74 pejabat eselon III dan IV telah dinonjobkan karena tidak menjalankan kewajiban tugasnya.

Kebijakan Gaji dan TPP

-Kami anak daerag yabg selaku bertahan Hidup tanpa Orang Dapat Tugas penug dan kami hadapi tandangan situasi  yang buruk sampai Hari ini.

orang Lain datang Makan Berak di kota nabire timika Jakarta sana mohon kepada bupati Berikan Sangsi Kepda meraka

Selain sanksi administratif, Pemkab juga menegaskan bahwa pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hanya akan diberikan kepada ASN yang benar-benar berada dan aktif di tempat tugas. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin serta mencegah pemborosan anggaran daerah.

Tujuan Penegakan Disiplin

Langkah tegas tersebut diambil untuk:

Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah

Mengoptimalkan pelayanan publik

Mencegah praktik korupsi dan maladministrasi

Mendorong transparansi serta akuntabilitas pengelolaan ASN

Tantangan di Lapangan

Meski kebijakan ini dinilai sebagai langkah pembenahan birokrasi, sejumlah tantangan tetap dihadapi, seperti kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sarana transportasi, hingga potensi resistensi dari sebagian ASN.

Namun demikian, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menunjukkan komitmen serius dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(Red/WZ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *