Papua7|| Nabire, Papua Tengah – Suasana sakral acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Aula Maranata Malompo, Kamis (09/04/2026), berubah menjadi tegang. Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., secara terbuka meluapkan kekecewaan mendalam lantaran pelaksanaan acara dinilai sangat berantakan dan tidak tertib.

Dalam momen tersebut, Bupati tak segan melontarkan kritik tajam kepada panitia, khususnya yang menyangkut kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang dianggap gagal mempersiapkan agenda penting ini dengan maksimal.
“Pelantikan kali ini sangat berantakan sekali. Padahal semua sudah direncanakan jauh hari, bahkan sebelum bulan puasa, tapi hasilnya seperti ini,” tegas Bupati dengan nada tinggi.


Kekecewaan tersebut membuat Bupati sempat menghentikan prosesi beberapa kali untuk memberikan evaluasi langsung di hadapan seluruh pejabat dan undangan.
“Makanya kerja itu di kantor, bukan di rumah!” seru Mesak Magai dengan tegas, menyindir kedisiplinan aparaturnya.
Ditekankannya, kekacauan ini bukan sekadar masalah teknis sepele, melainkan sinyal adanya masalah serius dalam manajemen pemerintahan dan lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita ini mengurus daerah yang luas, bukan urusan hal-hal kecil. Masa satu OPD saja tidak bisa dikelola dengan baik? Ini masalah besar yang harus segera dibenahi,” tandasnya.
Bupati juga menyinggung maraknya konflik internal di lingkungan kerja yang dinilai telah merusak kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi dan evaluasi kinerja yang matang, berstatus definitif, dan bukan sekadar Pelaksana Tugas (PLT).
Sebagai langkah perbaikan, Bupati memerintahkan agar seluruh rangkaian pelantikan yang sempat tertunda ini dipersiapkan ulang secara lebih matang dan dijadwalkan kembali pada pekan depan.
Di akhir arahannya, Bupati kembali mengingatkan seluruh jajaran untuk menanamkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan kerja sama yang solid demi menjadikan Nabire sebagai pusat pelayanan yang prima di Provinsi Papua Tengah.
Peristiwa ini menjadi bukti nyata komitmen pimpinan daerah yang tidak mau kompromi terhadap tata kelola pemerintahan yang masih jauh dari standar yang diharapkan.
(Red)





