Foto: Yan Christian Warinussy.
RAJA AMPAT, PAPUA BARAT DAYA, KD. Kasus dugaan KORUPSI yang pernah menyeret nama Muchamad Nur Umlati alias “MNU” ke lembaga Yudikatif itu, kini kembali dipertanyakan Advokat senior Yan Christian Warinussy.
Pasalnya sebut Yan kepada media ini dua hari lalu (10/9), kasus itu sempat ditangani Kejaksaan Tinggi {KEJATI} Papua Barat, namun sesudah proses Pra Peradilan yang kembali dilakukan MNU ke Pengadialan Negeri kelas I B Sorong karena dikabulkan upaya pra peradilan yang ditempuhnya itu, hingga sekarang sudah tidak ada kejelasan kelanjutan dari perkara hukum tersebut.
Kesalnya Pembela HAM dan Pengacara senior Tanah Papua Warinussy kepada media online papua7.com, karena Kajati Papua Barat seakan tidak bergeming lagi menuntaskan kasus dugaan Tipikor satu ini.
Yan dengan tegas meminta Kajati Muhammad Syarifuddin, SH. MH agar serius menuntaskan kasus dugaan Korupsi Pengadaan Septic Tank Bio Technology pada DPUD Kabupaten Raja, agar ada kepastian hukum dan kejelasan bagi publik secara khusus masyarakat kabupaten Raja Ampat itu sendiri.
Adapun untuk diketahui, kasus ini sudah sempat menetapkan Muchamad Nur Umlati sendiri sebagai TERSANGKA, oleh kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat pada 2021 lalu.
Seperti apa status hukum MNU dan pengembangan ataupun kelanjutan proses hukumnya, beginilah pernyataan tegas seorang Pembela HAM dan Pejabat Penegak Hukum Tanah Papua yang sudah diketahui publik Papua Barat dan Papua Barat Daya, selalu vokal bersuara menentang segala praktek kejahatan KORUPSI.
“Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Right Defenders/HRD) di Tanah Papua, saya kembali mempertanyakan “nasib” perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Septic Tank Bio Technology pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah (DPUD) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2018.
Perkara ini pernah disidik oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat pada tahun 2021 yang lalu.
Diduga ada 223 unit septic tank yang pengerjaannya dibiayai dari sejumlah dana sebesar Rp.7, 062 Milyar, yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran (TA) 2018.
Pencairan anggaran proyek tersebut diduga telah mencapai 100 persen, namun progress di lapangan tidak seperti itu, yaitu tidak mencapai 100 persen.
Dalam perkara ini, Kejati Papua Barat pada tahun 2021 telah menetapkan Muchamad Nur Umlati (MNU) sebagai "tersangka", dan sempat ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Manokwari.
Namun karena tersangka MNU mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B dan permohonannya dikabulkan, sehingga penyidikan perkara ini dari sisi formal tidak dilanjutkan, karena menunggu Kejati Papua Barat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Baru.
Ada 223 unit septic tank yang seharusnya sesuai rencana akan dibuat di kota Waigeo sebanyak 100 unit, Waigeo Selatan sebanyak 50 unit serta di Misool Timur sebanyak 73 unit, dengan sejumlah anggaran sebesar Rp.7, 062 Milyar.
Namun dalam faktanya tidak terselesaikan sesuai rencana awalnya, sehingga ketika itu ada indikasi dugaan terdapat kerugian negara sejumlah Rp.4,112 Milyar.
Sayang sekali karena hingga September 2024 ini, sepertinya Kejati Papua Barat tidak bergeming sama sekali untuk menindaklanjuti perkara tersebut, yang “terhenti” proses penegakan hukumnya.
Sesuai amanat pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 yang sebagaimana diubah (JO) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, saya mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Muhammad Syarifuddin, SH, MH dan jajarannya untuk segera dapat menindaklanjuti perkara Tipikor itu.
Kasus Pengadaan Septic Tank Bio Technology pada DPUD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2018 itu, harus diusut kembali sampai tuntas, sesuai ketentuan menurut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)!“, tutup Yan Christian Warinussy kepada media papua7.com tegas.
✍️??: Jeffry Jack/Jhon Karma.



