
Sugapa, Papua Tengah – Papua7.com Pemerintah Kabupaten Intan Jaya bersama pihak gereja resmi menyepakati penetapan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau bagi masyarakat Intan Jaya.
Kesepakatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meringankan beban ekonomi rakyat di wilayah pedalaman Papua Tengah. Selasa (03/03/2026)
Bupati menegaskan, apabila masih ditemukan harga tiket yang melambung tinggi di luar kesepakatan, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pemerintah daerah.
“Kalau masih ada harga yang tinggi di luar ketetapan ini, silakan laporkan kepada kami pihak pemerintah,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Intan Jaya, Bapa Harum Holomau , menyampaikan apresiasi kepada pihak gereja yang telah membantu pemerintah dalam menurunkan harga tiket pada sejumlah rute vital, seperti Sugapa–Nabire, Nabire–Sugapa, Sugapa–Timika, dan Timika–Sugapa.
Ia menjelaskan bahwa Bandara Bilogai (Sokopaki) di Sugapa hingga saat ini masih merupakan aset milik Misi Katolik dan belum diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Karena itu, pemerintah daerah menghormati dan mendukung setiap keputusan yang diambil bersama pihak gereja.
Pastor Dekenat Moni Puncak Jaya, Yance Yanuarius Wadogoubi Yogi, Pr., kembali menegaskan bahwa Bandara Bilogai adalah milik Misi Katolik dan pengelolaannya ditujukan untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Intan Jaya, khususnya warga kecil yang lemah secara ekonomi.
“Pengelolaan bandara oleh Misi Katolik ini untuk kemajuan Intan Jaya dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil,” katanya
Adapun harga tiket yang telah disepakati bersama dan akan mulai diberlakukan pada 9 Maret 2026 adalah sebagai berikut:
Sugapa – Nabire: Rp1.000.000
Nabire – Sugapa: Rp2.000.000
Sugapa – Timika: Rp1.000.000
Timika – Sugapa: Rp1.500.000
Carter Nabire – Sugapa: Rp25.000.000
Carter Timika – Sugapa: Rp23.000.000
Kesepakatan ini merupakan hasil rapat bersama berbagai pihak dan akan segera disosialisasikan secara resmi di Nabire dan Sugapa. Pemerintah juga menegaskan bahwa maskapai atau armada penerbangan yang tidak mengindahkan keputusan tersebut dapat dikenai sanksi, termasuk tidak diperkenankan beroperasi di Sugapa.
Selain itu, pemerintah daerah mengingatkan agar tidak ada praktik jual beli tiket di luar ketentuan atau pungutan liar yang merugikan masyarakat. Jika ditemukan, akan ditindak tegas bersama aparat penegak hukum.
“Jual beli tiket ini adalah persetujuan bersama antara pemerintah dan pihak gereja. Kami berharap tidak ada yang bermain di belakang,” tutupnya.
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya berharap kebijakan ini dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi udara, memperkuat roda perekonomian daerah, serta menjadi langkah nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pedalaman Papua Tengah.
(Red/Wim Z)







