
Intan Jaya Papua7.Com – TOLAK OAP INSTAN! PASAL 3-7 HARUS DIHAPUS SEBELUM DIBAWA KE JAKARTA
Opini:
Oleh:( Wilem Zonggonau )
“KAMI PEMILIK RUMAH, BUKAN TAMU”
Kami, Masyarakat Adat Papua, menyatakan sikap tegas menolak pasal bermasalah dalam Rancangan Peraturan tentang Orang Asli Papua (OAP).
CATATAN PERJUANGAN:
Pasal 5c = MASIH AMAN. Karena masih mensyaratkan proses penerimaan dan pengakuan oleh Masyarakat Adat Papua. Kunci ada di tangan adat.
Pasal 7 = BAHAYA. Membuka celah OAP instan tanpa lewat adat. Ini pengkhianatan terhadap UU Otsus.
DASAR HUKUM KAMI JELAS:
1. Definisi resmi OAP sudah diatur dalam Pasal 1 huruf t UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua: Orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua. 2. Kemendagri sendiri sudah tegaskan: tidak ada rencana mengubah definisi OAP. Wamendagri Ribka Haluk memastikan informasi pendefinisian ulang adalah hoaks. 3. Poksus DPRP Papua sudah ingatkan: Pemerintah tidak boleh menjadikan KTP, domisili, tempat kelahiran, lama tinggal, pekerjaan ataupun perkawinan sebagai jalan otomatis untuk memperoleh status OAP.
Jika Pasal 7 lolos, maka KTP dan domisili bisa jadi tiket OAP instan. Ini akan menghilangkan hak perlindungan, pemihakan, dan pemberdayaan OAP yang dijamin UU Otsus.
TUNTUTAN KAMI:
1. HAPUS PASAL 3 SAMPAI 7 SEBELUM DITETAPKAN DAN DIBAWA KE JAKARTA.
2. KEMBALIKAN KUNCI PENGAKUAN OAP KEPADA MASYARAKAT ADAT DAN MRP.
3. HENTIKAN SEMUA UPAYA OAP INSTAN ADMINISTRATIF.
Ini bukan soal benci pendatang. Ini soal jaga rumah adat. Kami terima saudara lain hidup di Papua, tapi status OAP adalah hak khusus yang lahir dari darah, sejarah, dan pengakuan adat, bukan dari selembar KTP.
HAPUS PASAL 7 – JAGA ANAK CUCU KITA
Hormat kami,
Gerakan Jaga Tanah Adat Papua
#TolakOAPInstan #HapusPasal7 #KamiPemilikRumahBukanTamu #SelamatkanPapua




